body top image
Issue 8: Pacific Satellite Nusantara (PSN)

Bagaimana Membuat Indonesia Terhubung: Melayani Yang Belum Terlayani

Chrisma Albandjar and Hilman A. Rasyid

This paper is available in English


The Problems

issue pic

Sudah 126 tahun berlalu sejak Alexander Graham Bell untuk pertama kalinya menciptakan telepon, serta sekitar 50 tahun yang lalu Indonesia yang merdeka memiliki perusahaan teleponnya sendiri.

Namun, dewasa ini, di tahun 2004, penetrasi telepon (jumlah telepon setiap 100 penduduk) di Indonesia hanya 10,45 persen, termasuk sambungan telepon tetap maupun sambungan bergerak (seluler). Angka ini adalah angka yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.Tulisan ini hendak menggambarkan masalah-masalah pokok di Indonesia dalam meningkatkan angka penetrasi telepon, serta beberapa solusi untuk mengatasinya.

Terdapat dua masalah utama menyangkut penetrasi sambungan telepon yang rendah ini. Pertama-tama adalah "topologi" Indonesia: Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga menghadapi tantangan besar dalam prasarana serta menciptakan keterhubungan antar pulau. Dapat dibayangkan bahwa untuk Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dengan lima pulau besar, akan diperlukan ikhtiar serta biaya investasi yang sangat besar untuk menyediakan kabel-kabel dan prasarana komunikasi lainnya. Masalah kedua adalah penyebaran yang tidak merata dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia. Terbanyak dari penduduk Indonesia menghuni pulau Jawa dan Bali (60% atau 124 juta orang), 43,2 juta orang atau 21% adalah penduduk Sumatra, 5,5% bermukim di Kalimantan, 7,2% di Sulawesi, sedangkan sekitar 2,1% berada di kepulauan Maluku dan Irian Barat/ Papua. Dengan angka-angka ini perusahaan telekomunikasi incumbent yang berkiprah sejak kemerdekaan kita, yaitu PT Telkom, tidak berhasil memenuhi keperluan akan telekomunikasi bagi komunitas-komunitas kecil dan terpencil, bahkan juga tidak sepenuhnya berhasil untuk banyak lokasi di Jawa dan Sumatra.

Berdasarkan angka-angka penetrasi sambungan telepon tetap dan bergerak, jumlah komputer pribadi dan angka pengguna Internet, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan banyak negara di dunia. Menyimak laporan-laporan ITU, International Telecommunication Union, penetrasi telepon tetap di tahun 2002 adalah 3,60 telepon untuk setiap 100 penduduk di Indonesia, sedangkan pelanggan seluler mencapai 5,52 sambungan setiap 100 penduduk. Angka-angka ini jauh berbeda dengan penetrasi di berbagai negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand dan juga RRC. Penetrasi telepon Indonesia hanya seperempat dari penetrasi rata-rata Asia. Lihat Tabel 1.

issue pic
Tabel 1. Indikator ITU 2002
Sumber: World Telecommunication Development Report 2003, ITU 2003

Di Indonesia sendiri, angka penetrasi juga sangat bervariasi antara propinsi satu dengan propinsi yang lain. Penetrasi di pulau Jawa lebih dari dua kali lipat penetrasi di Kalimantan maupun pulau-pulau lain di Indonesia Bagian Timur. Menurut statistik PT Telkom, penetrasi 'sambungan telepon terpakai' di Jakarta dan sekitarnya telah mencapai 32,4% pada triwulan kedua tahun 2003.

Pemecahan Masalah

Teknologi satelit segera tampak sebagai satu satu pemecahan yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan tantangan pemenuhan kebutuhan telekomunikasi di Indonesia, karena memiliki jangkauan yang luas dan bahkan dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Dewasa ini terdapat 4 operator satelit di Indonesia, yaitu PT. Pasifik Satelit Nusantara, PT. Telkom, PT. Indosat (operator satelit sebelumnya, PT. Satelindo, baru-baru ini melakukan merger dengan PT. Indosat) dan PT. Mediacitra Indostar, yang melaksanakan penyiaran langsung ke rumah-rumah dengan satelit. Sebagian besar dari transponder-transponder pita frekuensi C (C-band transponders) pada satelit-satelit Palapa yang beroperasi sekarang (B2R, B4, C1 dan C2) dioperasikan oleh PT Telkom dan PT Indosat. Sedangkan PT. Pasifik Satelit Nusantara (PT. PSN) memiliki transponder yang beroperasi pada pita frekuensi C extended baik pada satelit C-1 maupun satelit C-2. PSN juga ikut memiliki satelit Garuda-1, yang cakupan geografisnya meliputi sebagian besar dari Asia Tenggara dan daratan Asia. Satelit Garuda dirancang untuk menjalankan Jasa Satelit Bergerak (MSS).

Sebelum beroperasinya PSN di Indonesia, harga satu terminal atau stasiun bumi masih terlalu mahal untuk memungkinkan perluasan jasa telekomunikasi secara besar-besaran ke wilayah-wilayah yang tidak/ belum terlayani (unserved areas) di Indonesia.

PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN)

PSN adalah perusahaan operator satelit swasta pertama di Indonesia. Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia ini memusatkan diri menjadi penyelenggara yang terintegrasi penuh dengan produk dan jasa telekomunikasi berbasis satelit bagi wilayah belahan dunia ini. Dengan berbagai produknya, termasuk BYRU (Satellite GSM - Jasa Seluler/ GSM melalui satelit), PASTI (Portable Fixed Satellite - Jasa Satelit Tetap 'Portable') dan BINA (Integrated Data Communication Network - Jaringan Data Terpadu), PT. PSN berusaha untuk mewujudkan visinya untuk "melayani yang belum terlayani". Dengan menyediakan jasa telekomunikasi di daerah-daerah terisolasi, kesenjangan digital atau digital divide yang dialami sekarang dapat dihilangkan atau dikurangi pada suatu saat nanti.

Keberhasilan PSN tidak dapat dipisahkan dari Direktur Utamanya yang sekarang, Adi Rahman Adiwoso, yang mendirikan perusahaan ini bersama-sama Iskandar Alisyahbana di tahun 1992. Mereka meyakini, bahwa permasalahan telekomunikasi di Indonesia hanya dapat diatasi dengan menggunakan teknologi satelit, serta disamping itu mereka merasa yakin bahwa perusahaan swasta perlu diberikan peluang menjadi operator satelit di Indonesia. Pada saat itu, PT Telkom, sebuah perusahaan milik negara, merupakan satu satunya operator satelit komunikasi di Indonesia.

Pada bagian lain dari tulisan ini akan dierlihatkan jaringan satelit yang dikembangkan PSN, khususnya dengan memanfaatkan satelit Garuda-1. Dengan menggunakan jaringan ini, sejumlah besar pengusaha kecil di lokasinya masing-masing telah mendirikan wartel-wartel (warung telekomunikasi), sehingga masyarakat di sekelilingnya dapat berkomunikasi untuk keperluan usaha-bisnis/ ekonominya maupun untuk keperluan sosial/silaturahmi. Wartel-wartel tersebut merupakan usaha komersial yang telah membantu membuka isolasi dalam aspek komunikasi untuk (sebagian dari) 72.000 desa tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, masih terdapat jurang yang cukup serius, karena tidak semua desa dapat dilayani dengan cara komersial. Pada tahun 2003, masih terdapat 43.000 desa yang sama sekali belum memiliki akses jasa telepon.

Dalam mengatasi kesenjangan digital di Indonesia, usaha pemerintah antara lain adalah melalui pelaksanaan program KPU atau USO (Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation) di bidang telekomunikasi, dimana PT. PSN telah diberikan peran yang penting dan utama. Di samping program USO, terdapat pula program dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk mewujudkan komunikasi dengan sekolah-sekolah menengah yang terisolasi, lag-lagi menggunakan jaringan dan jasa PSN. Untuk keperluan Pemilihan Umum 2004, PSN ditugaskan membangun fasilitas komunikasi data Pemilu di sejumlah besar 'wilayah yang tak terlayani', sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat mengirimkan hasil perhitungan suara wilayahnya ke Pusat Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.

Program USO

Dewasa ini teknologi Garuda-1 digunakan oleh PSN dalam melaksanakan proyek USO yang disponsori pemerinah Indonesia. Definisi International Telecommunication Union tentang USO merujuk pada adanya pada setiap rumah tangga setidak-tidaknya satu hubungan telepon. Namun untuk Indonesia, USO diartikan sebagai akses masyarakat atas setidaknya sebuah telepon (umum) untuk penggunaan bersama di suatu daerah pedesaan atau daerah terpencil. Sebelumnya, berdasarkan Undang-undang No. 3/ 1989, USO diselenggarakan oleh PT. Telkom sebagai penyelenggara monopoli telekomunikasi telepon bagi umum. Namun, dengan adanya Undang-undang yang baru, UU No. 36/ 1999, USO harus didukung oleh dana yang diperoleh dari anggaran belanja negara, sumbangan wajib dari operator-operator telekomunikasi dan sumber-sumber lain. Mulai tahun 2004, para operator telekomunikasi di Indonesia harus menyumbangkan 0,75 persen dari penghasilan kotornya untuk mendukung program USO.

Telah diidentifikasikan bahwa ada sekitar 43 ribu desa, dari seluruhnya 72.000 desa di Indonesia, yang belum memiliki akses telepon. Karena itu, demi mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia telah memperkirakan bahwa dengan penyediaan anggaran untuk USO dalam APBN, dalam 3-4 tahun semua desa dapat terjangkau. Dalam kenyataannya, pada tahun 2003 hanya berhasil dibangun 3010 sambungan telepon USO. Dari jumlah ini, sebanyak 2975 lokasi dilaksanakan oleh PSN dengan menggunakan jasa aplikasi PSN yang disebut PASTI atau FPS, dan hanya 35 lokasi dengan menggunakan teknologi VSAT lain yang lebih konvensional (dan lebih mahal). Tampak di sini, bahwa jumlah lokasi USO yang dibangun sangat jauh dibawah sasaran semula 8370 lokasi yang ditargetkan pada tahun 2003. Salah satu masalahnya adalah kekurangan anggaran negara yang dapat disediakan untuk melaksanakan program 2003 itu.

Pelaksanaan proyek USO di lapangan juga dialami tantangan cukup besar, karena sebagian besar lokasi sukar dicapai. Namun demikian, PSN telah mencatat keberhasilan yang baik sekali dalam menyelesaikan ke-2975 instalasi PASTI tersebar di seluruh Indonesia. Dengan mencatat kecepatan membangun sekitar 1000 lokasi per bulan, di Sumatra PSN menyelesaikan 1049 unit PASTI, di Kalimantan 542 unit dan di Bagian Timur Indonesia 1384 unit PASTI. Program USO akan dilanjutkan pada tahun 2004 dan seterusnya.

issue pic

PASTI pada umumnya di-selenggarakan sebagai telepon umum dengan menggunakan "kartu pra-bayar", dimana para penduduk desa dapat menggunakan telepon tersebut dan kemudian membayar "operator telepon" beaya percakapan sebagai-mana tampak pada peralatan perhitungan pulsa.

Uang yang terkumpulkan digunakan untuk membeli "voucher isi-ulang" untuk digunakan dikemudian hari. Voucher isi-ulang dengan mudah didapatkan pada gerai-gerai yang disediakan, tersebar diseluruh Indonesia.

Cukup banyak problem yang dihadapi PSN dalam implementasi program USO ini, sehingga mengharuskan koordinator instalasi PSN untuk membuat keputusan cepat. Pada 30 lokasi PSN terpaksa menyediakan baterai, karena tidak terdapat aliran listrik PLN. Beberapa lokasi harus dibatalkan atau dipindahkan karena penduduk telah meninggalkan desanya atas pertimbangan keamanan. Untuk mencapai lokasi lain, tim instalasi PSN mengalami gangguan transpor, bahkan pernah sebiah perahu yang ditumpangi karyawan PSN mengalami kecelakaan dan tenggelam.

Proyek Pemilihan Umum 2004

Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, serta sebagai hasil reformasi bidang politik yang terjadi di dalam negeri kita, pada Pemilu 2004 dilakukan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana kita sama-sama mengetahui, Pemilu 2004 dilakukan dalam tiga tahap. Pada bulan April 2004 dilaksanakan pemilihan anggota-anggota legislatif, bulan Juli dilakukan putaran pertama pemilihan calon Presiden/Wapres, yang menghasilkan dua pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, dan pada bulan September 2004 putaran terakhir. Pada saat artikel ini ditulis, kedua pasangan Presiden/Wakil Presiden yang lolos putaran pertama masih dalam proses penggalangan dukungan/kampanye.

Untuk pertama kali pula dalam sejarah Indonesia, di tahun 2004 diterapkan teknologi informasi untuk mendapatkan hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan secara langsung di Pusat Data Pemilu di Jakarta. Di setiap kecamatan, hasil perhitungan suara setiap tempat pemungutan suara dalam kecamatan itu diantarkan secara fisik ke ibukota kecamatan. Terdapat 5110 kecamatan di seluruh Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan secara total 4615 kecamatan (dan beberapa kabupaten) untuk diperlengkapi dengan computer personal (PC), akses Internet dan sambungan telepon. Kecamatan-kecamatan yang tidak dapat terhubungkan melalui jaringan PT Telkom ditetapkan menggunakan jasa telekomunikasi satelit PASTI yang disediakan fasilitas dan jasanya oleh PSN. Tentunya yang terbanyak merupakan kecamatan yang relatif terpencil. Dengan 1850 unit fasilitas PASTI yang ditempatkan pada kecamatan terpencil tersebut, lagi-lagi PSN mengatasi tantangan untuk 'melayani yang tidak terlayani'.

Dengan sistem yang diciptakan untuk Pemilu 2004, hasil pemungutan suara dari sekitar 500.000 lokasi KPS dapat diperlihatkan secara tranparan dalam kurun waktu seminggu setelah hari pemilihan umum. Ini sangat mengagumkan, karena perlu memperhitungkan transportasi data secara fisik ke ibukota kecamatan dan perlunya verifikasi data sebelum mengirimkan data secara elektronis. Pengalaman PSN dalam menyediakan fasilitas PASTI bagi titik-titik transmisi data di kecamatan yang bersangkutan menunjukkan fakta-fakta yang menarik. Pertama, lebih banyak masalah terkait dengan hal-hal non-teknis dibandingkan dengan hal-hal teknis, baik pada tahap pertama Pemilu 2004 (April 2004) maupun tahap kedua Pemilu (Juli 2004). Pada putaran kedua Pemilu, Juli 2004, terdapat 86% masalah non-teknis, dan 14% masalah teknis. Contoh kesalahan yang tergolong non-teknis atau kesalahan manusia antara lain: salah memasukkan kartu SIM, kesalahan memasukkan Kode Akses, dan Kartu SIM hilang.

Kedua, terjadi proses belajar yang cukup cepat. Bila membandingkan kinerja putaran April 2004 dengan putaran Juli 2004, terlihat bahwa lokasi tertentu yang tidak berhasil mengirimkan data secara elektronis pada putaran pertama telah dapat mengatasi masalah itu pada putaran kedua, bulan Juli 2004. Akibat ketidakmampuan mengirim data secara elektronis, maka diperlukan transportasi secara fisik data hasil pemungutan suara tersebut ke lokasi pengiriman data elektronis lainnya yang terdekat. Tentunya terjadi kelambatan-kelambatan dalam proses ini.

halaman 2 | top  

filler image
body bottom image